Akhir Cerita Dustur Mukammil

Kairo-Juru bicara Presiden, Yaser Ali hari ini, Ahad(12/8) mengumumkan keputusan Presiden Mesir terkait pembatalan Konstitusi Penyempurna (Dustur Mukammil) yang dikeluarkan SCAF, 17 Juni 2012 yang lalu. 

Dalam kesempatan yang sama presiden juga membebas-tugaskan Marsekal Tantawi dari jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir dan Mentri Pertahanan digantikan oleh Mayor Abdul Fattah As-Sisi ,memberhentikan Mayor Samy Anan dari jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, digantikan oleh Mayor Shidqi Subhi . Sebagai penghormatan atas seluruh jasa dan pengabdian mereka pada Mesir, Mursi menunjuk Tanthawi dan Anan mereka sebagai penasihat kepresidenan.

Selain itu presiden juga menunjuk Mayjen Mohamed Sa’id Assar sebagai asisten menteri pertahanan, Mahmoud Hafiz Abdul Majeed sebagai Menteri Negara Urusan Produksi Militer,  Mohab Mohamed  Husein Mamisy sebagai direktur pengelola Terusan Suez dan menunjuk Mahmoud Mekki sebagai Wakil Presiden, dan mengangkat  Mayor Jenderal Abdul Aziz al-Sayf al-Din sebagai Presiden Dewan Organisasi Arab untuk Industrialisasi.

Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses pencapaian cita-cita revolusi, menyelesaikan penyusunan konstitusi baru dan melalukan penyegaran terhadap beberapa pos-pos vital untuk mempertahankan kedaulatan Negara.

Keputusan ini mendapat dukungan positif dari banyak pihak. Mereka menilai bahwa kebijakan yang diambil Presiden Mursi adalah sangat tepat untuk mengakhiri intervensi militer di pemerintahan dan menguatkan keluasan wewenang pemerintahan sipil dalam berbagai kebijakan.

Read More

Masa Depan Perjanjian Camp David

Perjanjian Camp David adalah noda hitam sepanjang lembaran sejarah Mesir.Perjanjian ini menjadi sebuah pengakuan Mesir atas kedaulatan Israel sekaligus pil pahit untuk bangsa Palestina.Dengan perjajian itu Israel memiliki peluang besar untuk menguasai tanah Palestina, walaupun harus rela menarik mundur pasukannya dari Sinai.

Kemenangan IM merebut posisi pemerintahan di Mesir membentuk arah baru sikap dan kebijakan Mesir di kawasan termasuk hubungan dengan Tel. Aviv.Sejak lengsernya rezim Mubarak, hubungan diplomatik antara dua negara semakin memburuk.  Hal itu semakin terlihat ketika rakyat Mesir mulai terang-terangan memperlihatkan ketidak sukaannya pada Israel dengan melakukan demonstrasi  besar-besaran di kedutaan Israel Kairo. Kemarahan bangsa Mesir tak terkendali.Keretakan hubungan ini berujung keputusan Tel. Aviv menutup kedutaannya di Kairo.

Seorang analis Mesir, Muhamad Abdul Quddus dalam analisanya menyebutkan ada lima poin penting terkait perimbangan strategi yang akan diambil Mesir pasca revolusi:

1.    Adanya dorongan kuat dari kekuatan revolusi untuk memutus hubungan diplomatik dengan musuh (Israel). Namun kondisi Mesir yang masih labil belum memungkinkan untuk bertindak frontal. Maka sebagailangkah awal, pemerintah harus bisa menjaga interaksi, paling tidak jangan sampai mengaraj ke konflik nyata.

2.    Harus bisa menjaga stabilitas keamanan dan menahan pemicu konflik terutama di wilayah Sinai. Karena saat ini prioritas Mesir adalah membangun negara dari awal, mengganti seluruh kerusakan yang ditinggalkan rezim lama.

3.    Pentingnya peran Mesir membantu dan menyelamatkan hak-hak rakyat palestina, khususnya rakyat Gaza yang jumlahnya lebih dari satu juta jiwa. Mereka butuh pertolongan untuk membuka blokade yang diberlakukan Israel. Dan satu-satunya harapan adalah Mesir yang berbatasa langsung dengan Rafah.

4.    Mendorong rekonsiliasi nasional Palestina, mengakhiri pertikaian antara Hamas dan Fatah. Mesir pasca revolusi harus bisa bersikap netral dan mendorong persatuan antar du kelompok ini.  Kemudian bersama menentang proyek pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

5.    Memilih momen yang tepat untuk meninjau ulang poin-poin perjanjian Camp David. Dan yang paling prioritas adalah memperjuangkan kembalinya seluruh wilayah Sinai ke pangkuan Mesir.

Adapun untuk membatalkan seluruh perjanjian adalah hal yang mustahil, khususnya untuk saat ini. Dikarenakan berbagai pertimbangan:

1.    Kondisi Mesir yang masih labil. Pembatalan perjanjian tentu akan mengundang konflik. Dan tentunya Mesir tak menginginkan terjadinya konflik itu. Maka langkah yang mungkin diambil adalah dengan peninjauan ulang dan revisi beberapa poin. Dan opsi ini pun herus menunggu waktu yang tepat.

2.    Pemerintah Mesir masih tersandung di kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perang. Saat ini kebijakan perang adalah wewenang Dewan Militer, sebagimana yang dimuat dalam poin-poin dekrit UU Penyempurna yang dikeluarkan dewan militer beberapa waktu yang lalu.

fj-newspaper

Other Link:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/91061/Camp-David-Accords

Read More

Masa Depan Hubungan Luar Negeri Mesir

1.    Hubungan Mesir dengan negara-negara kawasan (regional)

Terpilihnya Mohamad Morsi sebagai presiden pertama yang dipilih lewat jalur

demokrasi murni membawa wajah baru bagi keikaakn luar negeri Mesir kedepannya.

Ada beberapa  targetProyek Kebangkitan Nasional terkait hubungan dan kebijakan

luar negeri Mesir ke depannya:

a.    Mengembalikan peran utama Mesir di tingkat regional Afrika dan memperkuat perjanjian baik yang bersifat bilateral atau multilateral dengan sasaran utama melindungi kepentingan bangsa Mesir baik didalam maupun luar negeri

b.    Menjaga stabilitas keamanan regional dan kawasan teluk serta mendorong adanya kerjasama antar negara-negara islam di kawasan Arab ke arah yang lebih baik dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bangsa Mesir.

c.    Membangun segala bentuk kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala internasional, baik tingkat kawasa Afrika, Asia maupun dengan negara-negara Barat. Dengan ini diharapkan adanya kerjasama yang menguntungkan keduabelah pihak khususnya Mesir di tingkat Internasional

d.    Meletakkan dasar-dasar hubungan timbal balik dan memperjuangkan hak-hak bangsa Mesir di luar negeri dan mamaksimalkan peran kedutaan dalam kebijakan politik untuk memecahkan persoalan bangsa Mesir di negara yang bersangkutan

e.    Memanfaatkan peran strategis Al-Azhar dan gereja sebagai sarana komunikasi dan diplomasi yang bersifat keagamaan.

2.    Hubungan Internasional (Mesir-Amerika Serikat)

Sejak pecah revolusi 25 Januari 2011, AS terus berupaya memainkan peran baik mendorong percepatan demokrasi di Mesir.Lewat pernyataannya Barrack Obama mendesak agar Mubarak segera mengakhiri masa jabatannya.Dalam masa-masa selanjutnya AS terus memantau perkembangan Mesir dari waktu ke waktu.Bahkan ketika berlangsung pemilu presiden mantan presiden AS datang lagsung ke Mesir memantau jalannya prmilu pertama demokrasi Mesir sepanjuang sejarah ini.

Ada kekhawatiran AS ketikamelihat meningkatnya pamor gerakan Islam, terutama Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya dianggaporganisasi terlarang dan berbahaya.

Pengaruh IM kian terlihat menguat di tengah gelombang revolusi Mesir. Beberapa fenomena terkait menguatnya pengaruh IM, diantaranya:

a.    Keberhasilan referendum 19 maret 2011. Mayoritas suara bangsa Mesir sepakat dengan referendum ini, mengubah seluruh konstitusi Mesir.

b.    Hilangnya sebagaian besar dukungan pada partai tunggal pengasa NDP yang dibubarkan pada April 2011. Pada waktu bersamaan tak ada kekuatan politik yang terkuat selain Ikhwanul Muslimin. Beberapa analisa enilai IM akan mendapatkan kursi terbanyak pada pemlu parlemen. Dan kenyataan menunjukkan bahwa targer 50% suara yang ditargetkan IM tak meleset jauh. IM mendapatkan 30-40% kursi di parlemen.

Kemenangan IM dalam pemilu parlemen disusul keikut sertaan IM dalam pilpres menyebabkan goncangan di pihak AS. Apalagi didukung oleh pernyataan-pernyataan Israel yang mengisyaratkan kekhawatiran akan masa depan Mesir yang cukup membahayakan kepentingan Zionis di kawasan jika Mesir dipimpin oleh IM.

Seorang analis berkebangsaan Amerika, Eric Trager mengungkapkan bahwa dimata IM adalah musuh yang berbahaya bagi AS karena pemikirannya dianggap menyimpang dan dekatdengan kelompok “jhadiyyun”. Pada saat yang sama petinggi IM telah mencap AS sebagai negara teroris, akibat perlakuan mereka atas Iraq, Afghanistan dan Bosnia. Kemudian sikap IM yang tidak mengakui hak-hak Israel atas Palestina. Akan tetapi AS tak punya pilihan untuk membendung arus besar ini, disebabkan beberapa hal:

a.    Adanya peringatan tegas Dewan Militer dan kekuatan-kekuatan politik sebelum pemilu digelar bahwa AS tak berhak ikut campur dengan apa yang terjadi di dalam negeri Mesir. Siapapun yang memenangkan pemilu demokrasi pertama ini, AS harus menerimanya.

b.    Pada waktu bersamaan IM juga diminta untuk tidak ikut campur dala perang Arab Israel, terutama terkait masalah Palestina.

c.   Sebelumnya pemerintah AS menyatakan dukungannya terhadap kekuatan liberal dalam menghadapi peningkatan dukungan terhadap IM.

Dengan ini AS hanya punya pilihan menjaga hubungan baik dengan pemerintah Mesir mendatang. Hal ini juga didukung dengan kenyataan bahwa kekhawatiran AS bahwa Mesir akan sama dengan Iran jika dipimpin oleh IM tidak memiliki alasan yang kuat.

Ke depan, hubungan Mesir dan AS hanya sebatas menjaga kepentingan-kepentingan kedua negara. Mesir juga berkepentingan paran AS untuk mendukung proses demokrasi.

Referensi:
*Amerika, Militer dan Ikhwanul Muslinin -Mohamed Saruji

Read More

Mesir Baru; Masa Depan Hubungan Militer-Sipil

Setelah rezim Mubarak lengser dari pemrrintahan, tanggung jawab pemerintahan dimandatkan kepada lembaga militer yang dipimpin oleh Dewan Tertinggi Angkatan Besenjata (SCAF). Sejak awal-awal kejatuhan rezim,  rakyat Mesir menerima kebijakan ini dengan harapan Dewan Militer benar-benar bisa menyelamatkan proses peralihan kekuasaan ini hingga demokrasi benara-benar terwujud. Kepercayaan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1.    Belum siapnya faksi-faksi revolusi untuk mengambil alih pemerintahan.

2. Kekuatan-kekuatan politik masih butuh waktu untuk mempersiapkan diri dalam  menyambut proses demokrasi.

3.    Ketidak siapan lembaga-lembaga negara untuk menyelenggarakan proses pemilu. Karena kekosongan pemerintahan yang ditinggalkan rezim. Sementara itu revolusi menuntut perombakan total seluruk konstitusi yang ada.

4. Kedekatan emosional antara militer dan rakyat terutama pada hari-hari terakhir menjalang jatuhnya rezim Mubarak.

Permasalahan baru muncul setelah masa transisi berlangsung beberapa lama.Pemerintahan transisi masih dinilai belum bisa memaksimalkan perannya mengantarkan Mesir menuju demokrasi seperti yang diinginkan revolusi.

Indikasi:

1.    Kebingungan akibat tidak jelasnya sikap politik dewan militer.

2.    Lambannya aplikasi tuntutan revolusi, khususnya proses pengadilan mantan presiden Husi Mubarak atas peristiwa pembunuhan demonstran.

3.    Toleransi terhadap pelaku pidana terutama pelanggaran hak-hak keluarga syuhada’ revolusi dan kurang serius menangani korban-korban revolusi

4.    Kurangnya ketegasan dan keseriusan menindak pihak-pihak yang ingin memanfaatkan masa-masa labil.

5.    Interfensi militer terhadap parlemen

6.    Tak ada keserusan militer dalam merespon beberapa peristiwa, seperi insiden maspiro, port said, dll.

7.    Ditemukan keterlibatan militer melakukan kekerasanterhadap para demonstran.

8.    Keberpihakan militer pada rezim lama dan adanya intervensi atas lembaga-lembaga penentu kebijakan negara.

Puncak ketegangan mulai meruncing pada masa-masa pilpres, terutama pasca dikeluarkannya Konstitusi Penyempurna yang membatasi wewenang pesiden terpilih.Hal ini mengudang reaksi kemarahan banyak pihak.Akan tetapi hal ini menjadi salah satu pendorong bersatunya kekuatan revolusi dalam mengantarkan Dr.Mursi ke kursi presiden. Satu target revolusi tercapai.

Lantas bagaimana nasib hubungan antara meperintahan baru (sipil) dengan militer?Mampukah pemerintahan baru dengan Proyek Kebangkitan Bangsanya bersinergi dengan militer tanpa mengkhianati cita-cita revolusi dan tuntutan rakyat?

Ada beberapa kebijakan yang akandiambil pemerintah, dalam hal ini untuk memaksimalkan peran militer dalam pemerintahan baru:

1.   Memaksimalkan peran dan wewenang militer sebagai penjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman

2.   Menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta bermartabat terutama kalangan prajurit

3.  Melakukan perombakan ideologi dalam tibuh militer, dari loyal terhadap satu figur menjadi loyal terhadap kepentingan negara dan bangsa.

4.   Meningkatkan kualitas dan keterampilan pertahanan personil.

5. Menjalin komunikasi aktif dan baik dengan dewan militer sebagai pembuat kebjakandi tubuh militer

6.  Memperjelas peta wewenang dalam peran pembangunan bangsa agar tak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kepentingan.

Referensi: 

Amerika, Militer dan Ikhwanul Muslimin - Muhammed Saruji

Read More