Carut Marut di Mesir Karena Mayoritas Media masih Pro Mubarak

Pemberitaan mengenai Mesir yang seolah sedang kacau di kebanyakan media akhir-akhir ini menyesatkan masyarakat. Hal ini dikatakan oleh sumber yang dekat dengan kepresidenan Mesir, Jum’at (3/5).

“Kebanyakan pemberitaan tentang ‘kekacaun’ Mesir menyesatkan. Bisa dibayangkan, jika kita berdiri di depan rumah kita sendiri, lalu sekelompok orang datang, kemudian tewas. Justru kitalah yang dituduh-tuduh sebagai pelaku kejahatan oleh media,” kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Dia menambahkan bahwa media Mesir pada umumnya dibagi menjadi dua. Pertama, media independen yang dimiliki swasta dan kedua media yang berafiliasi kepada Mubarak yang telah dilengserkan. Media kedua inilah yang mendominasi perusahaan media Mesir.

Menurut sumber itu, dirinya menyaksikan Mubarak memilih sendiri 43 pegawai media yang sampai saat ini masih bekerja di media-media.

Sumber tersebut menambahkan media-media Mesir lebih banyak memberitakan kerusuhan-kerusuhan anti Mursi daripada hal positif yang pemerintah lakukan.

“Mereka sedikit sekali memberitakan hal positif tentang pemerintah Mesir saat ini. Namun apabila terjadi peristiwa demo anti Mursi, di depan istana atau kantor pusat Ikhwanul Muslimin, mereka langsung memberitakannya, seolah ini adalah berita besar. Ketika jatuh korban tewas dari anggota Ikhwanul Muslimin, mereka sama sekali tidak memberitakannya.” katanya.

Terkait dengan protes anti Mursi, sumber tersebut mengungkapkan kerusuhan didalangi oposisi yang merekrut para tunawisma dan yatim yang tidak terlalu mengerti tentang arah kebijakan Mursi.

“Oposisi memanfaatkan mereka untuk ikut dalam aksi demo, dan bahkan saya mendapatkan info, mereka mendapatkan bayaran untuk itu,” yakinnya.

Sumber tersebut mengatakan kerusuhan yang hanya sebagian kecil itu dibesar-besarkan media, sehingga masyarakat dunia menganggap Mesir sedang berada di ‘ujung revolusi’ lagi.

“Mungkin sekitar 10.000 orang yang berdemo ini sangat kecil jika dibandingkan dengan 84 juta warga Mesir yang bukan oposisi dan damai-damai saja,” katanya.

Pernyataan itu didukung oleh Penelitian Pusat Media dan Pembelajaran Opini Publik Mesir yang menemukan bahwa 62% hasil peliputan media mengenai Presiden Mursi itu tidak memiliki standar profesional serta tidak ada landasan objektivitas yang mendasar.

Penelitian menyebutkan, ada sejumlah 176.000 produk pers dan 2.180 jam siaran televisi yang diteliti oleh tim yang ahli dalam pencitraan media. Studi itu mengungkapkan, ada satu pendekatan dominan yang dilakukan media Mesir swasta dalam memberitakan Presiden Mursi, yaitu adanya kebijakan mereka untuk membuat citra negatif presiden melalui saluran TV, situs website dan surat kabar. 

|link: sinaimesir.nethttp://www.sinaimesir.net/2013/05/carut-marut-di-mesir-karena-mayoritas.html

Read More

Akhir Cerita Dustur Mukammil

Kairo-Juru bicara Presiden, Yaser Ali hari ini, Ahad(12/8) mengumumkan keputusan Presiden Mesir terkait pembatalan Konstitusi Penyempurna (Dustur Mukammil) yang dikeluarkan SCAF, 17 Juni 2012 yang lalu. 

Dalam kesempatan yang sama presiden juga membebas-tugaskan Marsekal Tantawi dari jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir dan Mentri Pertahanan digantikan oleh Mayor Abdul Fattah As-Sisi ,memberhentikan Mayor Samy Anan dari jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, digantikan oleh Mayor Shidqi Subhi . Sebagai penghormatan atas seluruh jasa dan pengabdian mereka pada Mesir, Mursi menunjuk Tanthawi dan Anan mereka sebagai penasihat kepresidenan.

Selain itu presiden juga menunjuk Mayjen Mohamed Sa’id Assar sebagai asisten menteri pertahanan, Mahmoud Hafiz Abdul Majeed sebagai Menteri Negara Urusan Produksi Militer,  Mohab Mohamed  Husein Mamisy sebagai direktur pengelola Terusan Suez dan menunjuk Mahmoud Mekki sebagai Wakil Presiden, dan mengangkat  Mayor Jenderal Abdul Aziz al-Sayf al-Din sebagai Presiden Dewan Organisasi Arab untuk Industrialisasi.

Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses pencapaian cita-cita revolusi, menyelesaikan penyusunan konstitusi baru dan melalukan penyegaran terhadap beberapa pos-pos vital untuk mempertahankan kedaulatan Negara.

Keputusan ini mendapat dukungan positif dari banyak pihak. Mereka menilai bahwa kebijakan yang diambil Presiden Mursi adalah sangat tepat untuk mengakhiri intervensi militer di pemerintahan dan menguatkan keluasan wewenang pemerintahan sipil dalam berbagai kebijakan.

Read More

Masa Depan Perjanjian Camp David

Perjanjian Camp David adalah noda hitam sepanjang lembaran sejarah Mesir.Perjanjian ini menjadi sebuah pengakuan Mesir atas kedaulatan Israel sekaligus pil pahit untuk bangsa Palestina.Dengan perjajian itu Israel memiliki peluang besar untuk menguasai tanah Palestina, walaupun harus rela menarik mundur pasukannya dari Sinai.

Kemenangan IM merebut posisi pemerintahan di Mesir membentuk arah baru sikap dan kebijakan Mesir di kawasan termasuk hubungan dengan Tel. Aviv.Sejak lengsernya rezim Mubarak, hubungan diplomatik antara dua negara semakin memburuk.  Hal itu semakin terlihat ketika rakyat Mesir mulai terang-terangan memperlihatkan ketidak sukaannya pada Israel dengan melakukan demonstrasi  besar-besaran di kedutaan Israel Kairo. Kemarahan bangsa Mesir tak terkendali.Keretakan hubungan ini berujung keputusan Tel. Aviv menutup kedutaannya di Kairo.

Seorang analis Mesir, Muhamad Abdul Quddus dalam analisanya menyebutkan ada lima poin penting terkait perimbangan strategi yang akan diambil Mesir pasca revolusi:

1.    Adanya dorongan kuat dari kekuatan revolusi untuk memutus hubungan diplomatik dengan musuh (Israel). Namun kondisi Mesir yang masih labil belum memungkinkan untuk bertindak frontal. Maka sebagailangkah awal, pemerintah harus bisa menjaga interaksi, paling tidak jangan sampai mengaraj ke konflik nyata.

2.    Harus bisa menjaga stabilitas keamanan dan menahan pemicu konflik terutama di wilayah Sinai. Karena saat ini prioritas Mesir adalah membangun negara dari awal, mengganti seluruh kerusakan yang ditinggalkan rezim lama.

3.    Pentingnya peran Mesir membantu dan menyelamatkan hak-hak rakyat palestina, khususnya rakyat Gaza yang jumlahnya lebih dari satu juta jiwa. Mereka butuh pertolongan untuk membuka blokade yang diberlakukan Israel. Dan satu-satunya harapan adalah Mesir yang berbatasa langsung dengan Rafah.

4.    Mendorong rekonsiliasi nasional Palestina, mengakhiri pertikaian antara Hamas dan Fatah. Mesir pasca revolusi harus bisa bersikap netral dan mendorong persatuan antar du kelompok ini.  Kemudian bersama menentang proyek pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

5.    Memilih momen yang tepat untuk meninjau ulang poin-poin perjanjian Camp David. Dan yang paling prioritas adalah memperjuangkan kembalinya seluruh wilayah Sinai ke pangkuan Mesir.

Adapun untuk membatalkan seluruh perjanjian adalah hal yang mustahil, khususnya untuk saat ini. Dikarenakan berbagai pertimbangan:

1.    Kondisi Mesir yang masih labil. Pembatalan perjanjian tentu akan mengundang konflik. Dan tentunya Mesir tak menginginkan terjadinya konflik itu. Maka langkah yang mungkin diambil adalah dengan peninjauan ulang dan revisi beberapa poin. Dan opsi ini pun herus menunggu waktu yang tepat.

2.    Pemerintah Mesir masih tersandung di kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perang. Saat ini kebijakan perang adalah wewenang Dewan Militer, sebagimana yang dimuat dalam poin-poin dekrit UU Penyempurna yang dikeluarkan dewan militer beberapa waktu yang lalu.

fj-newspaper

Other Link:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/91061/Camp-David-Accords

Read More

Masa Depan Hubungan Luar Negeri Mesir

1.    Hubungan Mesir dengan negara-negara kawasan (regional)

Terpilihnya Mohamad Morsi sebagai presiden pertama yang dipilih lewat jalur

demokrasi murni membawa wajah baru bagi keikaakn luar negeri Mesir kedepannya.

Ada beberapa  targetProyek Kebangkitan Nasional terkait hubungan dan kebijakan

luar negeri Mesir ke depannya:

a.    Mengembalikan peran utama Mesir di tingkat regional Afrika dan memperkuat perjanjian baik yang bersifat bilateral atau multilateral dengan sasaran utama melindungi kepentingan bangsa Mesir baik didalam maupun luar negeri

b.    Menjaga stabilitas keamanan regional dan kawasan teluk serta mendorong adanya kerjasama antar negara-negara islam di kawasan Arab ke arah yang lebih baik dengan tetap mempertimbangkan kepentingan bangsa Mesir.

c.    Membangun segala bentuk kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala internasional, baik tingkat kawasa Afrika, Asia maupun dengan negara-negara Barat. Dengan ini diharapkan adanya kerjasama yang menguntungkan keduabelah pihak khususnya Mesir di tingkat Internasional

d.    Meletakkan dasar-dasar hubungan timbal balik dan memperjuangkan hak-hak bangsa Mesir di luar negeri dan mamaksimalkan peran kedutaan dalam kebijakan politik untuk memecahkan persoalan bangsa Mesir di negara yang bersangkutan

e.    Memanfaatkan peran strategis Al-Azhar dan gereja sebagai sarana komunikasi dan diplomasi yang bersifat keagamaan.

2.    Hubungan Internasional (Mesir-Amerika Serikat)

Sejak pecah revolusi 25 Januari 2011, AS terus berupaya memainkan peran baik mendorong percepatan demokrasi di Mesir.Lewat pernyataannya Barrack Obama mendesak agar Mubarak segera mengakhiri masa jabatannya.Dalam masa-masa selanjutnya AS terus memantau perkembangan Mesir dari waktu ke waktu.Bahkan ketika berlangsung pemilu presiden mantan presiden AS datang lagsung ke Mesir memantau jalannya prmilu pertama demokrasi Mesir sepanjuang sejarah ini.

Ada kekhawatiran AS ketikamelihat meningkatnya pamor gerakan Islam, terutama Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya dianggaporganisasi terlarang dan berbahaya.

Pengaruh IM kian terlihat menguat di tengah gelombang revolusi Mesir. Beberapa fenomena terkait menguatnya pengaruh IM, diantaranya:

a.    Keberhasilan referendum 19 maret 2011. Mayoritas suara bangsa Mesir sepakat dengan referendum ini, mengubah seluruh konstitusi Mesir.

b.    Hilangnya sebagaian besar dukungan pada partai tunggal pengasa NDP yang dibubarkan pada April 2011. Pada waktu bersamaan tak ada kekuatan politik yang terkuat selain Ikhwanul Muslimin. Beberapa analisa enilai IM akan mendapatkan kursi terbanyak pada pemlu parlemen. Dan kenyataan menunjukkan bahwa targer 50% suara yang ditargetkan IM tak meleset jauh. IM mendapatkan 30-40% kursi di parlemen.

Kemenangan IM dalam pemilu parlemen disusul keikut sertaan IM dalam pilpres menyebabkan goncangan di pihak AS. Apalagi didukung oleh pernyataan-pernyataan Israel yang mengisyaratkan kekhawatiran akan masa depan Mesir yang cukup membahayakan kepentingan Zionis di kawasan jika Mesir dipimpin oleh IM.

Seorang analis berkebangsaan Amerika, Eric Trager mengungkapkan bahwa dimata IM adalah musuh yang berbahaya bagi AS karena pemikirannya dianggap menyimpang dan dekatdengan kelompok “jhadiyyun”. Pada saat yang sama petinggi IM telah mencap AS sebagai negara teroris, akibat perlakuan mereka atas Iraq, Afghanistan dan Bosnia. Kemudian sikap IM yang tidak mengakui hak-hak Israel atas Palestina. Akan tetapi AS tak punya pilihan untuk membendung arus besar ini, disebabkan beberapa hal:

a.    Adanya peringatan tegas Dewan Militer dan kekuatan-kekuatan politik sebelum pemilu digelar bahwa AS tak berhak ikut campur dengan apa yang terjadi di dalam negeri Mesir. Siapapun yang memenangkan pemilu demokrasi pertama ini, AS harus menerimanya.

b.    Pada waktu bersamaan IM juga diminta untuk tidak ikut campur dala perang Arab Israel, terutama terkait masalah Palestina.

c.   Sebelumnya pemerintah AS menyatakan dukungannya terhadap kekuatan liberal dalam menghadapi peningkatan dukungan terhadap IM.

Dengan ini AS hanya punya pilihan menjaga hubungan baik dengan pemerintah Mesir mendatang. Hal ini juga didukung dengan kenyataan bahwa kekhawatiran AS bahwa Mesir akan sama dengan Iran jika dipimpin oleh IM tidak memiliki alasan yang kuat.

Ke depan, hubungan Mesir dan AS hanya sebatas menjaga kepentingan-kepentingan kedua negara. Mesir juga berkepentingan paran AS untuk mendukung proses demokrasi.

Referensi:
*Amerika, Militer dan Ikhwanul Muslinin -Mohamed Saruji

Read More

Mesir Baru; Masa Depan Hubungan Militer-Sipil

Setelah rezim Mubarak lengser dari pemrrintahan, tanggung jawab pemerintahan dimandatkan kepada lembaga militer yang dipimpin oleh Dewan Tertinggi Angkatan Besenjata (SCAF). Sejak awal-awal kejatuhan rezim,  rakyat Mesir menerima kebijakan ini dengan harapan Dewan Militer benar-benar bisa menyelamatkan proses peralihan kekuasaan ini hingga demokrasi benara-benar terwujud. Kepercayaan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1.    Belum siapnya faksi-faksi revolusi untuk mengambil alih pemerintahan.

2. Kekuatan-kekuatan politik masih butuh waktu untuk mempersiapkan diri dalam  menyambut proses demokrasi.

3.    Ketidak siapan lembaga-lembaga negara untuk menyelenggarakan proses pemilu. Karena kekosongan pemerintahan yang ditinggalkan rezim. Sementara itu revolusi menuntut perombakan total seluruk konstitusi yang ada.

4. Kedekatan emosional antara militer dan rakyat terutama pada hari-hari terakhir menjalang jatuhnya rezim Mubarak.

Permasalahan baru muncul setelah masa transisi berlangsung beberapa lama.Pemerintahan transisi masih dinilai belum bisa memaksimalkan perannya mengantarkan Mesir menuju demokrasi seperti yang diinginkan revolusi.

Indikasi:

1.    Kebingungan akibat tidak jelasnya sikap politik dewan militer.

2.    Lambannya aplikasi tuntutan revolusi, khususnya proses pengadilan mantan presiden Husi Mubarak atas peristiwa pembunuhan demonstran.

3.    Toleransi terhadap pelaku pidana terutama pelanggaran hak-hak keluarga syuhada’ revolusi dan kurang serius menangani korban-korban revolusi

4.    Kurangnya ketegasan dan keseriusan menindak pihak-pihak yang ingin memanfaatkan masa-masa labil.

5.    Interfensi militer terhadap parlemen

6.    Tak ada keserusan militer dalam merespon beberapa peristiwa, seperi insiden maspiro, port said, dll.

7.    Ditemukan keterlibatan militer melakukan kekerasanterhadap para demonstran.

8.    Keberpihakan militer pada rezim lama dan adanya intervensi atas lembaga-lembaga penentu kebijakan negara.

Puncak ketegangan mulai meruncing pada masa-masa pilpres, terutama pasca dikeluarkannya Konstitusi Penyempurna yang membatasi wewenang pesiden terpilih.Hal ini mengudang reaksi kemarahan banyak pihak.Akan tetapi hal ini menjadi salah satu pendorong bersatunya kekuatan revolusi dalam mengantarkan Dr.Mursi ke kursi presiden. Satu target revolusi tercapai.

Lantas bagaimana nasib hubungan antara meperintahan baru (sipil) dengan militer?Mampukah pemerintahan baru dengan Proyek Kebangkitan Bangsanya bersinergi dengan militer tanpa mengkhianati cita-cita revolusi dan tuntutan rakyat?

Ada beberapa kebijakan yang akandiambil pemerintah, dalam hal ini untuk memaksimalkan peran militer dalam pemerintahan baru:

1.   Memaksimalkan peran dan wewenang militer sebagai penjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman

2.   Menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta bermartabat terutama kalangan prajurit

3.  Melakukan perombakan ideologi dalam tibuh militer, dari loyal terhadap satu figur menjadi loyal terhadap kepentingan negara dan bangsa.

4.   Meningkatkan kualitas dan keterampilan pertahanan personil.

5. Menjalin komunikasi aktif dan baik dengan dewan militer sebagai pembuat kebjakandi tubuh militer

6.  Memperjelas peta wewenang dalam peran pembangunan bangsa agar tak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kepentingan.

Referensi: 

Amerika, Militer dan Ikhwanul Muslimin - Muhammed Saruji

Read More

Masa Depan Gerakan Mahasiswa Mesir

Revolusi 25 Januari secara resmi telah memberikan ruang gerak yang luas bagi gerakan mahasiswa (pemuda) Mesir.Sama halnya dengan Indonesia pasca reformasi 1998. Mahasiswa sangat aktif menyuarakan aspirasi dan control terhadap pemerintah. Perbedaannya, jika di Indonesia aktivitas mereka dimulai dari gerakan kampus, seperti BEM, LDK, dll.Sementara aktivitas mahasiswa Mesir lebih banyak yang bersifat ekstra kampus. Berbentuk LSM, ormas dll. Mereka lebih terbuka dan cakupannya lebih besar, dan akan mudah memobilitasi massa.

Gerakan Intra Kampus

1.    Ittihâd Thullâb Misr (Badan Eksekutif Mahasiswa Mesir)

BEM Mesir ini merupakan gabungan dari 20 universitas negeri yang ada di Mesir termasuk Universitas al-Azhar. Saat ini, Ahmad Umar (Ketua BEM Universitas  Zaqaziq & Mahasiswa IM) diamanahi sebagai Sekretaris Jendral BEM Mesir,  setelah Ahmad Umar memenangi pemilu mahasiswa Mesir yang dihadiri oleh 20 BEM universitas yang berlangsung dari tanggal 27-29 April 2012 bertempat di Maadi, masing-masing universitas mengutus 2 orang utusan, pemilu mahasiswa ini sendiri dihadiri oleh perwakilan dari Kementrian Pendidikan Tinggi Mesir, Dr. Asyraf Shabir.

Gerakan Ekstra Kampus

1. Jil Nashr al-Mansyûd (Generasi Pemenang Yang Diinginkan)

Gerakan ini merupakan sebuah organisasi yang dipelopori oleh para mahasiswa Ikhwanul Muslimin. Semasa rezim Mubarok, mahasiswa Jail Nashr al-Mansyûd bergerak secara diam-diam, setiap sebelum ujian semester, mereka selalu menyediakan kumpulan soal-soal dalam sebuah bundel untuk dibagikan kepada seluruh mahasiswa, dan ini mereka lakukan dengan hati-hati, namun setelah berhasilnya rakyat Mesir menurunkan Mubarok dari kursi kepresidenan, Jail Nashr al-Mansyûd langsung muncul kepermukaan secara terang-terangan, sejumlah aksi mereka lakukan tanpa ada rasa takut sama sekali, seperti aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina, Somalia dan Suriah.

2. Nabdhul Azhar (Jantung al-Azhar)

 Nabdhul Azhar  merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang digerakkan oleh mahasiswa al-Azhar yang memiliki ideologi salafy, gerakan ini muncul setelah rezim penguasa berhasil ditumbangkan. Diantara bentuk kegiatan mereka adalah, mengadakan seminar tentang pendidikan, bimbingan belajar dan yang lainnya.

3. Harakah Mishryyah min Ajli Taghyiyr -Kifâyah- (Gerakan Mesir Untuk Perubahan)

Gerakan ini merupakan kumpulan beberapa unsur yang mempunyai latar belakang berbeda, cuman mereka mempunyai satu misi yang sama, yaitu kembali menata ulang Mesir setelah Husni Mubarok lengser dari jabatan Presiden Mesir pada tahun 2004. Langkah awal yang mereka lakukan untuk memuluskan misi mereka ada melakukan penolakan terhadap pemilihan kembali Husni Mubarok menjadi Presiden Mesir untuk yang ke lima kalinya, mereka juga mencium adanya keinginan dari Husni Mubarok untuk mewariskan jabatan kepresidenan kepada anaknya, Jamal Mubarok. Mereka menyuarakn yel yel, Lâ Lit Tamdîd wa lâ lit Taurîts (katakan tidak untuk perpanjangan masa jabatan, katakan tidak untuk pewarisan jabatan).

Gerakan ini sangat berperan aktif dalam demonstari besar-besaran yang dilaksanakan di Tahrir Square pada tanggal 25 Januari untuk menumbangkan rezim Mubarok.

4. Harakah Syabâb 6th April (Gerakan Pemuda 6 April)

 Gerakan ini muncul pada tahun 2008 atas inisiatif beberapa orang pemuda yang merasa prihatin dengan kondisi Mesir dibawah tekanan rezim Mubarok. awal mula munculnya gerakan ini adalah ketika terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh di Kota Mahallah Kubro (Kota Pusat Industri Tekstil terbesar di Timur Tengah) pada tanggal 6 April 2008, kemudian para mereka seluruh  rakyat Mesir untuk mengadakan mogok bersama, ide Idhrab `âm (Mogok bersama) ini muncul berkat tulisan seorang wartawan yang bernama Majdi Ahmad Husein. Mereka menyuarakan Yel-Yel Khallîk fîl Bait (tetap saja dirumah).

Pemuda yang tergabung dalam gerakan ini tidak memiliki kecenderungan terhadap ideologi dan partai politik tertentu, demi menjaga keragaman dalam gerakan ini.

Gerakan 6 April merupakan gerakan yang awal-awal turun ke Tahrir Square untuk menyuarakan revolusi 25 Januari, mereka di koordinatori oleh seorang mahasiswa yang bernama Ahmad Mahir. Pada bulan September 2011, gerakan ini menjadi salah satu kandidat peraih hadiah nobel perdamaian.

Kemenangan Mursi dengan Proyek Kebangkitan Nasional memberikan ruang khusus bagi mereka untuk berperan aktif berkontribusi untuk bangsa dan tanah airnya dalam berbagai bidang.Tanpa mengenyampingkan peran mereka sebagai kontrol jalannya pemerintahan.Bahkan dalam peta strategi Proyek Kebangkitan Nasional, pemberdayaan dan peningkatan kapasistas pemuda dalam memaksimalkan kontribusinya.

Referensi:
www.in-former.org

Read More

Evaluasi dan Srategi Peningkatan Ekonomi Mesir

Berikut ini beberapa pencapaian pertumbuhan perekonomian Mesir merujuk kepada target Proyek Kebangkitan Nasional:

1.    Pemerintah menargetkan petumbuhan ekonomi mencapai angka 7% per tahun. Namun angka pencapaian tahun 2011/2012 hanya mampu mencapai angka 1.8% hingga 2 %. Dengan ini dibutuhkan peningkatan jumlah investor yang menanamkan investasi di mesir untuk membantu peningkatan pertumbuhantersebut. Dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untukmencapai angka tersebut.

2.    Pemerintah menargetkan terwujudnya investasi di Mesir tak kurang dari 30%.  Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang Juli- Desembar 2011, pertumbuhan investasi hanya mencapai 15 %. Sedikitnya minat investor ini dikarenakan faktor konstelasi politik Mesir selama masa transisi. Kedepannya untukmeningkatkan minat investor, pemerintahan baru dituntut bisa menciptakan stabilitas keamanan, menjamin keamanan para investor yang menanamkan modalnya di Mesir dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang jelas dan saling menguntungkan, Seperti  undang-undang perbankan, pariwisata, dll. Diamping itu pemerintah juga dituntut bisa menjaga hak-hak investor asing.

3.    Peningkatan pendapatan perkapita. Rata –rata pendapatan perkapita saat ini hanya mancapai 18,5 ribu pound Mesir per tahun, atau satara dengan 3,1 ribu USD per tahun. Angka ini masih terlalu sedikit untuk menjamin  pemerataan kesejahteraan. Maka PR pemerintahan baru adalaha bagaimana mengusahakan peningkatan angkaini agar terjadinya pemerataan ekonomi untuk tingkat yang lebih luas.

4.    Mengurangi defisit anggaran hingga kurang dari 6%. Ditargetkan ini akan terwujud pada tahun 2016. Sepanjang tahun 2010/2011 angka defisit anggaran mencapai 9,8 %. Adapun untuk tahun 2011/2012 hasilnya belum terlihat. Defisit anggaran merupakan barometer penting dalam menetukan kestabilan ekonomi. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor lokal maupun asing untuk ikut berinvestasi. Perlu ada beberapa kebijakan untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dan pemotongan belanja, termasuk rasionalisasi pengeluaran.

5.    Mengurangi angka pengangguran setidaknya mencapai 7% hingga tahun 2016. Berdasarkan data hingga Maret 2012 tingkat pengangguran di Mesir mencapai angka 12,3%. Permasalahan terbesar pengangguran adalah kelangkaan lapangan kerja terutama dalam kondisi krisis ekonomi global saat ini. Hal ini juga didukung oleh rendahnya skil dan pengalaman kerja. Jalan keluarnya adalah perlunya peningkatan kualitas SDM/pendidikan disampung penyediaan lapangan kerja baru.

6.    Mengurangi tingkat inflasi hingga 50%, dijadwalkan akan terealisasi pada tahun 2016. Target ini mulai dikembangkan pada saat tingkat inflasi mencapai angka 11%.  Data bulan Juni menyebutkan bahwa inflasi ini berhasil ditekan hingga angka 7,3%. Target ini tak jauh berbeda dengan target yang ingin dicapai dalam Proyek Kebangkitan Nasional. Hanya saja barangkali target ini tak relevan dengan tingkat pertumbuhan dan pengurangan angka pengangguran. Untuk mengontrol  harga, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis bank central untuk bisa membentuk sebuah sistem yang menunjang informasi dan persaingan harga pasar.

7.    Mengurangi angka kemiskinan.  Sumbaer resmi kependudukan menyebutkan angka kemiskinan mencapai 22-23%.

8.    Mencapai tingkat pertumbuhan ekspor tahunan minimal 20%. Dalam 6 bulan pertama tahun 2011/2012 capaian pertumbuhan ekspor mencapai 6,1%.  Untuk mempertahankan dan maningkatkan angka ini diperlukan percepatan aktivitas produksi Mesir dan menyingkirkan segala hambatan yang menghalagi percepatan ini lawat jalur diplomasi dan kerjasama perdagangan  untuk membuka pasar baru.

9.    Meningkatkan anggaran pandidikan dalam APBN.  Anggaran APBN untuk pendidikan hanya 15% dari total APBN.

10. Meningkatkan angggaran kesehatan menjadi 15% dari total anggaranpada akhir jabatan presiden. Anggaran yang ada saat ini hanya mencapai 5% dari total angaran. Masih butuh peratian penuh untuk meningkatkan anggaran ini.

Sumber:
*Harian Ahram

Read More

Mesir Baru dan Masyru' An-Nahdhah

Kemenangan Dr. Muhammad Mursi dalam Pilpres Mesir 2012 mambawa arah baru bagi masa depan Mesir. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang awalnya menjadi gerakan oposisi terlarang dan dikejar-kejar rezim diktator selama pulihan tahun, tumbuh menjadi kekuatan besar yang akhirnya membawa gerakan ini ke puncak pemerintahan dengan mesin politiknya, Partai Kekebasan dan Keadilan (Hizb Al-Hurriyyah wa Al-Adalah).

Kemenangan Dr. Muhammd Mursi dengan program unggulannya, Proyek Kebangkitan Nasional (Masyru’ An-Nahdhah) menjanjikan harapan baru bagi masa depan Mesir Baru. Proyek yang awalnya diusung oleh Ir.Khairat Syatir ini merupakan sebuah proyek pembangunan jangka panjang yang memakan waktu setidaknya 15 tahun untuk mengokohkan pondasi kebangkitan nasional Mesir dalam berbagai aspek baik dari segi fisik maupun karakter bangsa, dengan menjadikan Islam sebagai referensi. Kedepannya diharapkan mampu mewujudkan Mesir yang bebas, adil, universal dan bermartabat.Konsep ini akan menjadi rujukan kebijakan strategis dalam pelaksaan dan evaluasi pembangunan Mesir Baru.

Beberapa sasaran Proyek Kebangkitan Nasional ini, antara lain:

1.    Pembangunan sistim kebijakan politik

2.    Percepatan pertumbuhan ekonomi

3.    Pemberdayaan masyarakat

4.    Pengelolaan SDM

5.    Pembangunan sistim keamanan

6.    Peran utama kebijakan luar negeri

7.    Kebijakan-kebijakan khusus

Adapun target-target yang ingin dicapai dalam jangka 100 hari pertama kepemimpinan meliputi beberapa bidang berikut:

1.    Pemulihan keamanan

2.    Penertiban lalu-lintas

3.    Mengatasi kelangkaan ‘isy (makanan pokok)

4.    Kebersihan

5.    Mengatasi kelangkaan BBM

Tantangan dan Solusi

Secara umum ada tiga tantangan besaryang menjadi hambatan percepatan pembangunan Mesir baru.Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintahan Mursi.Permasalahan itu antara lain:

1.    Konstelasi politik

2.    Menurunnya stabilitas keamanan

3.    Krisis ekonomi& kebutuhan pokok

Proses peralihan pasca tumbangnya rezim diktator 11 Februari 2011 membawa Mesir ke masa-masa yang rentan. Satu persatu kekuatan dan blok-blok politik bermunculan.Dalam tubuh kekuatan revolusi sendiri terbentuk dua kubu besar, kekuatan Islam dan liberal.Sementara kekuatan Islam pun terbagi pada 2 kekuatan besar, IM dan salafy.Persaingan pada pemilu parlemen masih dalam taraf wajar.Namun keikut sertaan IM dan munculnya kekuatan rezim dalam pilpres menimbulkan gonjang-ganjing dunia perpolitikan Mesir.

SCAF sebagai pelaksana sementara fungsi pemerintahan masa transisi dinilai gagal dan mengkhianati amanah revolusi. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang dinilai tak menunjukkan I’tikad baik mempercepat proses peralihan kekuasaan, lambannya pemenuhan hak-hak keluarga syuhada revolusi dan melakukan intervensi atas kebijakan lembaga-lembaga negara.

Berbagai pihak mencoba memanfaatkan kondisi ini untuk menciptakan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.Kondisi ini terus berlangsung bahkan hingga terbentuknya pemerintahan baru.Pelaku tindak kriminal berkeliaran dijalan-jalan.Tercatat jumlah mereka mencapai angka 920.680. Sebuah angka yang cukup besar yang akan menjadi tantangan pemerintahan baru. Karena keberadaan mereka tak semuanya alami karena tuntutan hidup, tapi sebagiannya adalah skenario pihak-pihak yang ingin menghilangkan kepercayaan rakyat pada pemerintahan yang baru.

Sementara di sektor ekonomi juga menunjukkan penurunan, dan ini sudah mulai dirasakan semenjak era Mubarak.Pengangguran, kemiskinan, kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai persoalan sosial lainnya membutuhkan solusi secepatnya.Sumber-sumber pemasukan tak bisa menghasilkan pemasukan yang sebanding dengan kebutuhan, bahkan sektor-sektor penghasil pemasukan terbesar seperti pariwisata dan perdagangan sempat lumpuh pada masa-masa revolusi.Pada waktu yang sama Mesir juga dihadapkan pada kangker korupsi yang kian menggurita di tubuh lembaga-lembaga negara.

Tiga masalah utama ini saling berhubungan satu sama lainnya dan harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Terbentuknya struktur pemerintahan yang baru diharapkan mampu mengoptimalkan perangkat-perangkat negara untuk bekerja mensukseskan seluruh program yang direncanakan.Terkhusus persoalan keamanan. Pemulihan ekonomi tak akan berjalan dengan baik selama keamanan dan politik belum stabil.

Sumber: 

*Platform Masru' An-Nahdhah

*Harian Hurriyah wa Adalah

Read More