Sejak awal pecahnya Revolusi 25 Januari 2011 di Mesir, Ikhwanul Muslimin (IM) secara konsisten menghadapi tuduhan mengenai ketidakikutsertaan awal dalam gerakan tersebut. Tuduhan yang beredar selama bertahun-tahun pasca-revolusi menuding bahwa IM tidak bergabung hingga 28 Januari, atau baru berpartisipasi setelah revolusi mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.
Namun, telaah terhadap pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Maktab Irsyad (Kantor Pusat) IM, yang ditandatangani oleh Pemimpin Umum mereka saat itu, Dr. Muhammad Badie, beberapa hari sebelum demonstrasi massal, memberikan konteks yang lebih jelas mengenai posisi resmi organisasi tersebut.
Fase Pra-Revolusi: Tiga Pernyataan Kunci
Pernyataan-pernyataan resmi IM dalam periode singkat setelah keberhasilan Revolusi Tunisia (14 Januari 2011) menunjukkan sikap yang progresif dan menuntut reformasi:
1. Pernyataan (Tuntutan Sepuluh) - 19 Januari 2011
Pernyataan ini dikeluarkan tak lama setelah lengsernya Ben Ali di Tunisia, yang berfungsi sebagai inspirasi dan pendorong bagi rakyat Mesir. IM mengucapkan selamat kepada revolusioner Tunisia dan menekankan pentingnya efektivitas rakyat dalam menghadapi rezim otoriter.
IM mencela keras kegagalan rezim Mesir dalam menanggapi tuntutan reformasi politik yang terus-menerus. Pernyataan ini mengajukan sepuluh tuntutan spesifik, yang utama meliputi:
* Pencabutan status darurat.
* Pembubaran Dewan Rakyat (Parlemen).
* Amandemen konstitusi terkait pencalonan presiden.
* Kebebasan membentuk partai dan surat kabar.
IM secara tegas memperingatkan pemerintah tentang kemungkinan timbulnya kemarahan rakyat yang tidak terduga jika tuntutan ini diabaikan.
2. Pernyataan Kedua - 23 Januari 2011
Dikeluarkan hanya dua hari menjelang 25 Januari, pernyataan ini berfokus pada eskalasi ancaman keamanan oleh rezim. IM mengutuk aparat keamanan yang memanggil dan mengancam para pemimpin IM di provinsi-provinsi dengan tindakan keras, termasuk penangkapan, jika mereka berpartisipasi dalam demonstrasi yang diserukan oleh kekuatan politik lain.
Pemimpin Umum IM, Dr. Muhammad Badie, menegaskan posisi organisasi: "Kami tidak akan pernah berada kecuali di tengah-tengah rakyat, berbagi keprihatinan dan harapan mereka..." Ini mengindikasikan bahwa meski ada ancaman, keputusan akhir IM adalah berpihak pada tuntutan rakyat.
Fase Setelah Pecahnya Revolusi: Penegasan Dukungan
Pernyataan Ketiga - 26 Januari 2011
Sehari setelah dimulainya aksi protes 25 Januari, IM mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa Mesir sedang menyaksikan peristiwa besar dan penting. Pernyataan tersebut mengakui gerakan rakyat yang damai, serius, dan efektif di Kairo dan kota-kota lain, dengan pemuda sebagai garda terdepan.
IM mengeluarkan tiga tuntutan kunci:
* Gerakan pemuda 25 Januari harus terus memerangi korupsi, penindasan, dan ketidakadilan.
* Pemerintah diminta untuk tidak mengabaikan tuntutan tersebut dan segera melaksanakan reformasi politik.
* Penegasan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah bagian integral dari masyarakat Mesir, yang berbagi suka dan duka dengannya.
Sikap Rezim dan Media
Tanggapan dari pihak keamanan dan media yang loyal kepada rezim menunjukkan pengakuan mereka atas potensi mobilisasi IM:
* Ancaman Keamanan: Pejabat keamanan negara secara langsung mengancam para pemimpin IM dengan penangkapan dan konfrontasi sengit. Dr. Essam El-Erian mencatat kecepatan respons ancaman ini.
* Media Rezim: Surat kabar pro-pemerintah, seperti Al-Gomhuria, merespons pernyataan IM dengan serangan tajam, menuduh IM "menunggangi Revolusi Tunisia" dan berusaha "mencuri pemberontakan rakyat" untuk tujuan ideologis mereka, serta menuduh mereka menuntut pengakhiran negara sipil.
* Media Oposisi: Surat kabar Al-Masry Al-Youm dan Al-Shorouk mengonfirmasi partisipasi IM dalam demonstrasi "Hari Kemarahan" 25 Januari, mencatat instruksi dari pimpinan IM agar anggotanya fokus pada Sepuluh Tuntutan dan menghindari bentrokan dengan aparat keamanan.
Dr. Muhammad El-Beltagy dan Dr. Essam El-Erian juga mengonfirmasi partisipasi IM melalui siaran pers dan wawancara dengan Al Jazeera, menegaskan bahwa keputusan telah diambil untuk tidak melarang anggota Ikhwan di seluruh provinsi untuk berpartisipasi.
Secara historis, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin, meskipun menghadapi ancaman penindasan yang nyata, telah menetapkan tuntutan reformasi politik yang luas dan secara terbuka mendukung dan menyerukan partisipasi anggotanya dalam demonstrasi sejak tanggal 25 Januari, bahkan sebelum demonstrasi tersebut mencapai puncaknya pada 28 Januari.
